Miris Oknum ASN Diduga Abaikan Tanggung Jawab Sebagai Kepala Rumah Tangga Terhadap Istri dan Anaknya

Laporan Jurnalis Ibrahim

Posberitanasional.com, 07/11/2020,
TOBOALI – Seorang perempuan inisial ST 31 tahun ditemani seorang anak laki usia 3 tahun mendatangi salah satu instansi pemerintah yang ada di kabupaten Bangka Selatan guna menemui seseorang yang berinisial SU yang diduga suami dan ayah dari bocah laki-laki tersebut. Kedatangannya tak lain meminta pertanggung jawaban terutama terhadap bocah laki-lakinya, hal ini diketahui saat awak media menayakan perihal kedatangannya saat berada di dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan. Selasa 03/11/2020,

ST (31 Thn) dalam pengakuannya mengatakan, “saya istri sirih dan mendapatkan anak laki-laki yang saat ini usianya 3 tahun hasil perkawinanku dengan SU yang merupakan PNS yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bangka Selatan.

” kedatanganku dan anakku dari permis untuk menyerahkan anaknya dikarenakan saya tak sanggup lagi untuk merawatnya apalagi kami tidak pernah diperhatikan dan di nafkahi. ini sangat kecewa rasanya atas perlakuan yang mencampakan kami,” Keluhnya.

Gatot selaku Kepala dinas Lingkungan Hidup Bangka Selatan saat dikonfirmasi, apakah mengetahui terkait perihal yang terjadi dengan bawahannya, belum memberikan jawaban.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Basel Gunawar mengatakan, “Boleh nikah siri asal ada izin atasan langsung dan istri pertama. Bila tidak, sanksi disiplin hukuman berat tergantung hasil pemeriksaan. Antara lain pencopotan jabatan sampai dengan pemberhentian.

“Dalam PP NO 10 Tahun 1983 jo PP jo PP 45 1990 Tidak memberitahukan/ melapor perkawinan pertama kepada pejabat dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun terhitung mulai tanggal perkawinan dilangsungkan (pasal 2 ayat 1 (satu) pp 10 1983),”kata Gunawar Kepala Dinas Kepegawaian Daerah Bangka Selatan .

Lebih lanjut Kepala BKD Kabupaten Bangka Selatan menyampaikan dalam penjelasannya mengatakan, “tidak memberitahukan/melapor perkawinan kembali duda/janda kepada pejabat dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung mulai tanggal perkawinan dilangsungkan (pasal 2 ayat 1 (satu) pp 10 1983).

Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat (pasal 3 ayat 1 (satu) pp 45/1990

Beristri lebih dari satu orang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat (pasal 4 ayat 1 (satu) pp 45/1990).

Menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari seorang pria baik pria tersebut berkedudukan sebagai PNS maupun bukan PNS (pasal 4 ayat 2 (dua) pp 45/1990).

Atasan (pimpinan) tidak memberikan pertimbangan dan atau tidak meneruskan permohonan yang diajukan bawahannya baik permohonan izin/surat keterangan melakukan perceraian maupun permohonan izin untuk beristri lebih dari satu (pasal 5 ayat 2 (dua) pp 44/1990.

Pejabat tidak memberikan keputusan baik pemberian izin maupun penolakan terhadap permohonan yang diajukan bawahannya yang akan melakukan perceraian atau yang akan beristri lebih dari satu (pasal 12 pp 45/1990). Melakukan hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya tanpa ikatan perkawinan yang sah (pasal 14 pp 45/1990).

Menolak pelaksanaan kewajiban memberikan atau menyerahkan bagian gaji yang telah ditentukan akibat terjadinya perceraian (pasal 16 pp 45/1990).

Tidak melaporkan perceraiannya dalam tenggang waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian (pasal 15 pp 45/1990).

Tanggal menerima surat permintaan izin tersebut. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.

Izin untuk istri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila membutuhkan sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yakni:

Syarat alternatif (salah satu harus terpenuhi) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena menderita sakit jasmani dan rohani. Istri mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun.

Syarat kumulatif (semua harus terpenuhi). Ada persetujuan tertulis secara ikhlas dari istri dan disahkan atasannya. PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup. PNS pria berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anaknya.

Ketentuannya:
Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga, keempat kepada pejabat dalam waktu Selamat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan.

Sangsi
PNS dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP no 30 tahun 1980 sekarang PP 53 tahun 2010” jelasnya dengan tegas.

Awak media masih terus berupaya konfirmasi kepada yang bersangkutan yang berinisial SU apakah ST 31 tahun dan Bocah U 3Thn adalah istri dan anaknya hingga berita ini diturunkan