Pemkab Bogor Akomodir Sembilan Instruksi Mendagri Mengenai PSBB Jawa dan Bali

Laporan Jurnalis : Agus Chandra

BOGOR-POS BERITA NASIONAL
Bupati Bogor, Ade Yasin mengikuti Rakor Penanganan Covid DKI, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten dan Bali, Pimpinan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan secara virtual, rapat tersebut untuk memastikan keseragaman kebijakan pemerintah, dalam kegiatan masyarakat, bertempat di Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, di Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Jumat (08/01).

Ade Yasin rapat rapat tersebut dihadiri sejumlah pemerintah provinsi. Seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten dan juga Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Rapat ini adalah untuk mematangkan dan menyeragamkan, penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa dan Bali pada 11 Januari mendatang,” katanya, usai menggelar rapat koordinasi secara virtual.

Dalam rapat tersebut, setidaknya ada beberapa poin yang dibahas, seperti kebijakan penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi karyawan, operasional hingga pukul 19.00 WIB, hingga keanggotaan tempat ibadah. “Jadi apa yang ada di dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021, tadi sempat kami bahas. Khusus sembilan peraturan dari pemerintah pusat,” ucapnya.

Atas dasar tersebut Bupati Bogor menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini tengah merumuskan payung hukum untuk mengakomodir sembilan peraturan dari pemerintah pusat tersebut.

“Tempat kerja 75 persen, belajar-mengajar yang dilakukan secara berani, kebutuhan yang didasarkan pada kapasitas, operasional pusat. Hingga pukul 19.00 WIB, tempat makan maksimal 25 persen dari kapasitas, kegiatan konstruksi umum dengan layanan yang ketat, tempat ibadah maksimal 50 persen, dan kegiatan sosial budaya dan pengaturan moda yang akan diatur, semua kami akan siapkan payung hukumnya, “tutupnya.