Laporan Pn,Bm
PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat paripurna untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam sidang tersebut, sejumlah catatan kritis mencuat, salah satunya terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih jauh dari harapan. Kamis (17/04)
Ketua Komisi I DPRD Babel, Dody Kusdian dari Fraksi PKS, menegaskan bahwa LKPJ ini seharusnya menjadi titik awal perbaikan bagi kepala daerah yang baru. Ia menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD harus dijadikan pijakan untuk mengevaluasi kinerja tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“LKPJ ini harus menjadi referensi penting bagi Gubernur terpilih untuk mulai berbenah. Jika diperlukan, restrukturisasi di beberapa OPD sangat perlu dilakukan,” ujar Dody usai rapat.
Salah satu sorotan penting datang dari sektor pariwisata, yang dinilai belum berkembang maksimal karena berada dalam satu naungan dengan urusan pemuda, olahraga, dan kebudayaan. Menurut Dody, model penggabungan tersebut justru menjadi penghambat percepatan pembangunan pariwisata di Bangka Belitung.
Ia juga menyoroti masukan dari komisi-komisi lainnya yang terangkum dalam laporan tersebut. Meski rekomendasi DPRD bersifat tidak mengikat, Dody mengingatkan bahwa indikasi penyimpangan yang bersifat pidana bisa diteruskan kepada pihak berwenang.
“Kalau hanya sebatas rekomendasi, memang kita terbatas. Tapi kalau ada unsur pidana, tentu akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum,” katanya.
Dalam konteks anggaran 2024, Dody turut menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap bonus atlet berprestasi yang belum terealisasi. Ia mendesak agar alokasi anggaran untuk bonus tersebut dimasukkan dalam APBD 2025.
Keterbatasan fiskal juga menjadi perhatian, terutama karena adanya pemotongan di berbagai sektor penting seperti media pembelajaran. Untuk itu, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan memprioritaskan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Isu lainnya adalah realisasi janji kampanye terkait BPJS Kesehatan. Dody menyatakan bahwa sumber pendanaan program tersebut perlu dirinci secara jelas. Salah satu opsi efisiensi anggaran yang diajukan adalah evaluasi terhadap Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
“Pemerintah perlu melihat kembali pos-pos anggaran yang bisa ditekan. Salah satunya mungkin dari sisi TPP ASN,” ucapnya.
Tak kalah penting, DPRD juga menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat BPJS. Dengan kondisi sosial ekonomi yang dinamis, pembaruan data secara berkala sangat dibutuhkan agar bantuan tepat sasaran.
Selain mengandalkan APBD, DPRD juga mengusulkan keterlibatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif.
Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Hidayat Arsani dan Hellyana, Dody menyampaikan harapannya agar kepemimpinan baru bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan fokus menciptakan lapangan kerja yang berbasis data.
“Harapan kita, kepala daerah yang baru mampu membawa perubahan nyata. Mereka harus bijak dan selalu berpijak pada data yang akurat dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya.