Laporan Jurnalis :
Papua Pegunungan – Pro dan kontra pembangunan kantor gubernur Papua pegunungan di kabupaten Jayawijaya Papua menuai protes keras penolakan dengan alasan bahwa tempat ini dijadikan kegiatan perkebunan masyarakat yang berdomisili sekitar beberapa kampung yaitu WOUMA dan welesi.
Wawancara narasumber hak Ulayat Bpk Bonni Lanny, mengatakan bahwa dirinya dan masyarakat yang ada dan berdomisili sekitar woum dan welesi menolak akan pembangunan kantor gubernur Papua pegunungan.
pembangunan kantor gubernur Papua pegunungan ini dinilai sangat merugikan masyarakat setempat dikarenakan adanya perkebunan yang nantinya bisa hilang, dan perkebunan ini telah memberikan kehidupan bagi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.
Secara umum ruang gerak geografis sempit karena masyarakat yang ada dekat sekali dengan kota, sedangkan masyarakat yang mendiami wilayah lembah Baliem atau Jayawijaya pada umumnya melakukan bercocok tanam dari nenek moyang dan hal sudah menjadi budaya dalam meningkatkan ketahanan pangan lokal di wilayah pegunungan Papua.
Bpk Bonni Lanny juga menegaskan bahwa kami akan terus melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang ingin coba-coba melakukan negosiasi dengan cara apapun.
Bahwasannya beliau mengatakan juga mereka sepakat menolak akan pembangunan kantor gubernur Papua pegunungan. Dan dinilai merugikan masyarakat setempat dikarenakan perkebunan menjadi hilang susah untuk bercocok tanam. lalu kemudian menegaskan bahwa jika kami menjual tanah hari ini, besok uang habis lalu kita mau lari kemana ini tanah warisan nenek moyang terahir yang kita jaga sampai saat ini.
Sudah hampir 4 tahun kami korban waktu pikiran dan segala macam materi hanya untuk menyelamatkan tanah kami yaitu tanah yg subur di tempat tersebut.
Bapak Bonni Lanny juga menilai bahwa ada rencana ( random) acara wapres ditanggal 13/1/2026 di lokasi awal pembangunan kantor gubernur provinsi Papua pegunungan yaitu di iluagec dan mulinai kami secara resmi “TOLLAAAAKKK”.
Masyarakat Wouma Wamena Kabupaten Jayawijaya melalui Aliansi Masyarakat Adat Wouma demonstrasi menolak pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (15/06/2023).
Dan hal sudah memasuki 4 tahun kami melakukan penolakan akan pembangunan kantor gubernur Papua pegunungan tuturnya, sama hal akan terus dilakukan aksi penolakan serupa di tahun 2023/06/ kantor di wilayah tanah adatnya demonstrasi di kantor DPRD Jayawijaya.
Masyarakat menolak lokasi Pembangunan kantor Gubernur karena wilayah itu merupakan lahan perkebunan warga silam.
Saat berita ini diturunkan pihak Redaksi menunggu konfirmasi lebih lanjut pada pihak terkait..