Laporan Pian
Pangkalpinang,Posbernas – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengusulkan agar pembiayaan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi sepenuhnya ditopang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai krusial agar dana zakat yang dihimpun dari masyarakat tidak terpakai untuk kebutuhan internal lembaga.
Didit mengungkapkan, alokasi anggaran operasional BAZNAS dari APBD saat ini masih relatif kecil, yakni sekitar Rp120 juta. Menurutnya, jumlah tersebut belum sebanding dengan peran strategis BAZNAS dalam membantu masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.
“Operasional BAZNAS seharusnya ditanggung APBD sesuai amanat undang-undang, sehingga tidak mengganggu dana para muzakki,” ujarnya usai menerima audiensi pengurus BAZNAS Provinsi, Selasa (7/4/2026).
Ia menekankan pentingnya dukungan nyata dari DPRD dan pemerintah daerah untuk memperkuat kinerja BAZNAS, terutama dalam memaksimalkan pengumpulan zakat profesi dari aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta.
Selain itu, Didit juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi ASN dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Dari ribuan ASN di Bangka Belitung, sekitar 5.045 orang dinilai belum optimal dalam menunaikan kewajiban zakat profesi sebesar 2,5 persen.
“Ke depan kita dorong kepercayaan kembali tumbuh, karena BAZNAS sangat membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang tidak tercover APBD,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong BAZNAS untuk memperluas sumber penghimpunan dana di luar ASN, seperti dari perusahaan daerah, perbankan, BUMN, hingga sektor swasta lainnya.
Dalam aspek transparansi, Didit meminta agar laporan keuangan BAZNAS disampaikan secara rutin setiap bulan kepada gubernur dan DPRD. Laporan tersebut juga diharapkan dapat dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
“Kita ingin ada pengawasan, bukan pemeriksaan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua IV BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Guntur Budi Wibowo, menyatakan apresiasinya atas dukungan DPRD. Ia memastikan pihaknya siap meningkatkan kinerja, khususnya dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
“Selama ini pengumpulan dana masih minim karena faktor kepercayaan. Dengan dukungan DPRD, kami optimistis bisa menjangkau lebih banyak muzakki, termasuk dari sektor swasta,” ujarnya.
Guntur menambahkan, program BAZNAS ke depan akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil dari praktik rentenir dan pinjaman online.
Dalam tiga bulan terakhir sejak pelantikan, BAZNAS Babel telah menyalurkan bantuan kepada hampir 2.000 penerima manfaat. Namun demikian, keterbatasan anggaran operasional masih menjadi tantangan dalam memperluas cakupan program.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau ASN untuk menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS, dengan skema pemotongan sebesar 2,5 persen dari penghasilan kotor.
Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BAZNAS, diharapkan pengelolaan zakat di Bangka Belitung dapat semakin optimal serta memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.