Laporan PN,BM
PANGKALPINANG,POSBERNAS – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Bangka menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi tersebut memicu antrean panjang di SPBU, sulitnya memperoleh Pertalite maupun Pertamax, hingga muncul dugaan penjualan BBM dengan harga tinggi di luar jalur resmi.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengaku sengaja turun langsung ke sejumlah SPBU untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mendengar keluhan masyarakat. Dalam peninjauan itu, Didit juga melakukan panggilan video dengan jajaran Pertamina Bangka Belitung guna meminta penjelasan terkait penyebab kelangkaan BBM.
“Saya tadi sudah mengecek langsung ke lapangan, bahkan saya langsung melakukan panggilan video dengan Bapak JM Pertamina Bangka Belitung mengenai kondisi antrean BBM yang ada di Pulau Bangka. Sejak kemarin malam hingga saat ini, banyak aspirasi masuk yang rata-rata menanyakan mengapa pasokan BBM kita saat ini sangat sulit didapatkan,” kata Didit di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (14/7/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan, masyarakat harus mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Menurut Didit, kelangkaan tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi, tetapi juga mulai dirasakan pada BBM nonsubsidi.
“Saya sempat berbicara dengan warga, ada yang antre hingga dua jam hanya untuk mendapatkan Pertalite. Bahkan Pertamax pun kini mulai sulit ditemukan. Saya juga menerima laporan harga di luar jalur resmi sudah mencapai Rp20.000 per liter,” ungkapnya.
Didit menjelaskan, DPRD Babel sebenarnya telah menjadwalkan pertemuan dengan jajaran Pertamina pada pukul 11.00 WIB untuk membahas persoalan tersebut. Namun, agenda itu harus ditunda karena pihak Pertamina terlebih dahulu memenuhi undangan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.
Meski demikian, ia berharap koordinasi yang dilakukan dapat mempercepat langkah penyelesaian agar pasokan BBM kembali normal.
“Saya meminta kepada pihak Pertamina agar masalah ini diselesaikan secepat mungkin dan segera melaporkan kondisi ini ke kantor pusat. Jika dibiarkan berlarut-larut, dampaknya akan menimpa banyak pihak,” tegasnya.
Didit menilai dampak kelangkaan BBM kini telah meluas dan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, pengemudi ojek daring, hingga orang tua yang harus mengantar anak ke sekolah.
“Ada warga yang melaporkan tidak bisa mengantar anak sekolah karena kehabisan BBM, bahkan ada kendaraan yang mogok di jalan. Di depan kediaman saya pun ada dua orang yang menitipkan motor lalu berjalan kaki mengantar anaknya bersekolah. Ini menunjukkan seluruh sektor merugi,” katanya.
Ia mengapresiasi respons cepat jajaran Pertamina Bangka Belitung dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, menurutnya, langkah konkret harus segera dilakukan agar distribusi BBM kembali berjalan normal.
Selain itu, DPRD Babel juga akan membahas usulan pemisahan jalur antrean antara kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dengan kendaraan penampung atau pengerit. Langkah itu diharapkan dapat membuat distribusi BBM lebih tertib dan tepat sasaran.
“Kita berharap besok pagi situasi sudah mulai membaik. Jika belum terurai dengan baik, kami akan memanggil kembali pihak terkait. Intinya, kami meminta agar kondisi dikembalikan normal seperti sedia kala,” ujarnya.
Didit juga mengingatkan bahwa persoalan kelangkaan BBM tidak terlepas dari temuan DPRD sebelumnya terkait distribusi BBM subsidi yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, terutama bagi kalangan nelayan.
Karena itu, ia meminta pengawasan terhadap penyaluran BBM diperketat agar pasokan benar-benar diterima masyarakat yang berhak sekaligus mencegah penyalahgunaan distribusi yang dapat memperburuk kondisi.
Menurut Didit, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan distribusi energi, tetapi juga menyangkut kelangsungan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.