Laporan Ap
PANGKALPINANG ,POSBERNAS, – PT Jamkrida Bangka Belitung, badan usaha milik daerah yang digadang sebagai tulang punggung penjaminan keuangan UMKM, kini menghadapi krisis eksistensial. Setelah operasionalnya dibekukan sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena krisis permodalan, sorotan tajam kini datang dari parlemen daerah.
Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan ultimatum tegas dalam rapat kerja yang digelar Kamis (12/6/2025) bersama manajemen PT Jamkrida. Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD itu, para anggota dewan menuntut kejelasan arah dan rencana pemulihan perusahaan.
“Waktu kami beri sampai Senin. Jika belum ada roadmap dan langkah nyata, kami akan rekomendasikan agar penyertaan modal dihentikan,” tegas Rina Tarol, anggota Komisi II DPRD.
Jamkrida Babel yang dibentuk untuk memperluas akses pembiayaan UMKM kini justru terhimpit masalah internal: minimnya penyertaan modal, belum tuntasnya temuan BPK, hingga pembekuan operasional oleh otoritas. Situasi ini membuat perusahaan berada dalam posisi yang genting.
Direktur Utama PT Jamkrida, Syainuddin (Oding), mengakui kondisi sulit yang dihadapi perusahaannya. Namun ia menegaskan, manajemen tetap berupaya memperbaiki keadaan.
“Insyaallah, semua catatan akan kami tindak lanjuti. Kami tengah membangun kemitraan dengan Bank Sumsel dan Utari. Bahkan, kami berencana membuka kantor cabang di Belitung jika modal tambahan bisa dikucurkan,” ujar Oding.
Ia menekankan bahwa banyak kendala bersumber dari minimnya dukungan penyertaan modal dari pemerintah daerah. Padahal, pada November 2024 lalu, OJK sempat menyatakan kondisi perusahaan masih tergolong sehat. Namun hanya dalam hitungan bulan, status operasional terpaksa dibekukan akibat tekanan permodalan yang tak kunjung terselesaikan.
Komisi II DPRD menuntut bukti nyata, bukan sekadar pernyataan optimisme. Mereka meminta roadmap pemulihan setahun ke depan, restrukturisasi internal, penyelesaian temuan audit, dan kepastian pembagian keuntungan kepada pemegang saham.
Tekanan waktu semakin kuat. Jika hingga awal pekan depan tak ada perkembangan berarti, DPRD siap menarik seluruh dukungan. Jamkrida terancam kehilangan kepercayaan yang tersisa — yang akan menjadi pukulan telak bagi entitas yang pernah diproyeksikan sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Kini, nasib PT Jamkrida berada di garis tipis antara bangkit dan tumbang. Langkah berikutnya akan menentukan, apakah BUMD ini bisa menjawab tantangan atau justru menjadi catatan kegagalan di sektor penjaminan daerah.