Laporan BM
PANGKALPINANG,POSBERNAS – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bangka Belitung selama sepekan terakhir bukan sekadar persoalan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Ini menjelma menjadi masalah serius yang mengganggu denyut nadi perekonomian masyarakat. Harga pertalite eceran yang melambung hingga Rp 25 ribu per botol air mineral adalah bukti nyata betapa rapuhnya sistem distribusi energi kita ketika pemerintah lalai menjalankan tanggung jawabnya.
Antrean kendaraan yang mengular hingga berjam-jam bukan hanya menyita waktu dan tenaga, tetapi juga menimbulkan kemacetan di jalur vital di Provinsi Bangka Belitung Lebih dari itu, keterbatasan pasokan BBM telah menghambat proses aktifitas masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis BBM bukan sekadar soal mobilitas pribadi, melainkan menyangkut kelancaran program pembangunan dan perekonomian masyarakat.
Bangka Belitung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang masuk ke Sumatera Selatan melewati pelabuhan tanjung kalian muntok bangka barat. Perekonomiannya ditopang oleh perkebunan, pertanian, perikanan, serta perdagangan dan jasa. Kelangkaan BBM di wilayah ini berarti mengganggu sektor-sektor vital yang menopang kehidupan masyarakat. Bagaimana mungkin petani mengangkut hasil panen, nelayan melaut, atau pedagang mengirim barang dagangan jika bahan bakar tidak tersedia?
Krisis ini berpotensi menimbulkan efek domino yang melemahkan daya beli, menurunkan produktivitas, dan memperburuk kondisi sosial ekonomi.
Menurut Garin Sadewa Pemerintah pusat dan Pertamina tidak boleh menutup mata. Ketersediaan energi adalah hak dasar masyarakat dan kewajiban negara untuk memenuhinya. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Maka, kelalaian dalam menjamin pasokan BBM sama saja dengan mengabaikan amanat konstitusi.
Krisis BBM di Bangka Belitung, beserta kawasan sekitarnya harus menjadi alarm bagi pemerintah bahwa sistem distribusi BBM perlu diperbaiki secara menyeluruh.
Transparansi pasokan, pengawasan distribusi, serta koordinasi lintas lembaga harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat dibiarkan mencari jalan sendiri dengan membeli BBM eceran yang harganya mencekik. Pemerintah harus segera memastikan tambahan pasokan, memperbaiki rantai distribusi, dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebutuhan energi mereka tidak akan diabaikan.
Lebih jauh, pemerintah perlu menyadari bahwa krisis energi di daerah perbatasan seperti di Bangka Selatan dan Bangka Barat memiliki implikasi strategis. Wilayah ini adalah jalur utama transportasi lintas menghubungan pulau Sumatera dan Belitung. Jika roda ekonomi di sini terganggu, maka dampaknya bisa meluas ke daerah lain. Karena itu, penanganan krisis BBM tidak boleh setengah hati. Ia harus dilakukan dengan langkah cepat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
GARIN SADEWA selaku Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Babel menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin ketersediaan BBM. Jangan biarkan masyarakat terus menderita akibat kelangkaan yang seharusnya bisa diantisipasi. Energi adalah darah bagi perekonomian.
Jika alirannya tersumbat, maka kehidupan masyarakat pun akan terganggu. Pemerintah harus segera bertindak, sebelum krisis ini menjelma menjadi bencana sosial yang lebih besar.”pungkasnya