Laporan Ap
BANGKA,POSBERNAS – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi Partai Gerindra, Narulita Sari, S.E., M.M., melaksanakan reses hari kedua Masa Sidang I Tahun Sidang II 2026 di Gedung Serbaguna Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Sabtu (17/1/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi pembangunan di tingkat desa.
Reses tersebut di lakukan bersama Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi PDI Perjuangan, Imam Wahyudi. Turut hadir perwakilan Dinas PUPR Provinsi Babel, Dinas Perhubungan Babel, Dinas Pertanian Babel, para kepala desa se-Kecamatan Riau Silip, tokoh agama, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Narulita Sari menegaskan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi warga.
“Silakan bertanya dan menyampaikan informasi terkait kondisi di desa masing-masing. Semua masukan akan kami tampung dan kami jadikan pokok pikiran untuk disampaikan kepada pihak terkait,” ujarnya.
Berbagai usulan pun disampaikan oleh para kepala desa dan warga. Kepala Desa Berbura mengungkapkan harapan agar pembangunan masjid dapat diperjuangkan meski dengan anggaran terbatas. Selain itu, ia menyoroti kebutuhan mendesak pembangunan pagar SD Negeri 14 Berbura yang selama 12 tahun selalu diajukan dalam musrenbang namun belum terealisasi.
“Pagar sekolah ini sangat penting untuk keamanan anak-anak,” tegasnya.
Ia juga menyinggung persoalan lampu penerangan jalan di lintas nasional wilayah Berbura. Dari 11 titik lampu jalan, lima di antaranya dilaporkan mati dan belum diperbaiki meski sudah lama disampaikan.
Sementara itu, Haris, Kepala Desa Riau, memaparkan sejumlah usulan hasil musrenbang desa, di antaranya pengajuan 19 unit rumah layak huni, normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) karena wilayah desa dikelilingi sungai dan rawan banjir, pemasangan talut, serta penambahan lampu jalan di beberapa titik seperti Sinar Gunung Parit 7.
Ia juga mengusulkan pembangunan tugu kelapa kuning di persimpangan Lumut–Belinyu yang dinilai bukan sekadar ikon desa, tetapi juga penunjang pusat perputaran ekonomi. Selain itu, pembangunan jembatan penghubung permukiman, khususnya Jembatan Tungkup, menjadi prioritas karena kerap rusak setiap kali banjir melanda.
Aspirasi juga datang dari warga Desa Deniang yang menyoroti kendala pembangunan jembatan di kawasan hutan lindung serta kondisi tanah longsor di sisi jalan raya yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Narulita Sari menjelaskan bahwa beberapa kewenangan berada di tingkat kabupaten, namun pihaknya tetap siap membantu mendorong melalui mekanisme proposal.
“Nanti proposalnya kami bantu sampaikan, termasuk ke BPBD. Untuk pengaspalan jalan dan infrastruktur lain, kita harus menentukan skala prioritas terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan keterbatasan kuota lampu jalan provinsi pada tahun 2026 yang hanya berjumlah 100 titik untuk seluruh Bangka Belitung. Karena itu, urgensi dan kelengkapan proposal menjadi faktor penting agar usulan dapat diperjuangkan.
Terkait normalisasi DAS, Narulita menekankan pentingnya komitmen masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan.
“Normalisasi DAS itu penting, tapi harus ada komitmen bersama agar tidak dirusak lagi setelah dianggarkan,” katanya.
Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Babel membuka jalur komunikasi langsung dengan masyarakat dan pemerintah desa untuk mempermudah koordinasi. Hal senada disampaikan perwakilan Dinas PUPR Babel, yang menyatakan kesiapan melakukan survei lapangan, pendataan kebutuhan alat berat, hingga koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) jika diperlukan. Mereka juga meminta agar setiap kejadian longsor dilengkapi proposal, foto, dan informasi detail.
Dari sektor pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Babel menyampaikan adanya program bantuan bibit sawit, kopi, serta bantuan ternak ayam petelur pada tahun 2026, yang dapat diajukan melalui proposal kelompok tani dan peternak.
Menutup kegiatan reses, Narulita Sari kembali mengingatkan agar seluruh persyaratan dari desa dapat dilengkapi dengan baik.
“Lengkapi syarat-syarat dari dinas terkait, sampaikan secara resmi agar bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan maksimal,” pungkasnya.
Reses ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah provinsi demi percepatan pembangunan di Kecamatan Riau Silip dan sekitarnya.