Laporan Jurnalis : Asirun
Maluku utara (Kab.Halbar)
Hmahera Barat _ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menggelar Fokus Group Diskusi (FGD) penilaian resiko kecurangan di lingkungan Pemda Halmahera Barat, kamis (15/8).
Kegiatan penilaian resiko kecurangan ini berlangsung di tiga PD (Perangkat Daerah) yakni; Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan.
Kegiatan yang bertujuan mendeteksi potensi kecurangan dan menyiapkan langkah-langkah pencegahan atas pelaksanaan DPA (Daftar Pelaksana Anggaran) di tiga Perangkat Daerah di atas, diawali dari Dinas kesehatan, dinas kominfo dan berlanjut ke dinas perhubungan.
Dedy Rahman, ketua tim penilai resiko kecurangan dari BPKP Malut mengatakan, penilaian resiko kecurangan ini akan menjadi “mitigasi” bagi PD ketika menemukan adanya potensi kecurangan di unit kerja saat pelaksanaan anggaran saat ini maupun ditahun-tahun yang akan datang.
“Hasil FGD ini akan menjadi bahan bagi pimpinan daerah dalam menyiapkan langkah-langkah antisipasi baik jangka pendek maupun jangka panjang,”kata Dedy.
Sementara Sekretaris Dinas Kominfo Halbar, Sahmi Salim, usai FGD di Dinas Kominfo mengungkapkan, pegawai dan pejabat struktural Dinas Kominfo, yang menjadi peserta FGD penilaian resiko kecurangan bersama tim penilai resiko kecurangan BPKP, berhasil memetakan beberapa objek yang berpotensi menimbulkan resiko dalam tugas dan kegiatan di Dinas Kominfo.
“Sudah dituangkan dalam berita acara, sehingga ini menjadi perhatian bagi kami di Dinas Kominfo bahwa resiko-resiko kecurangan yang berhasil diidentifikasi peserta FGD tersebut menjadi alaram atau peringatan dini agar kami lebih cermat dalam beranggaran,”imbuh Sahmi.