Laporan jurnalis Ibrahim
Posberitanasional.com, 3/1/2020, PANGKALPINANG – Aksi protes masyarakat atas suatu kebijakan maupun kegiatan yang dianggap merugikan orang banyak kerap terjadi, hal tersebut dibuktikan maraknya aksi demo warga sebagai bentuk protes demi menyampaikan sebuah aspirasi, salah satunya aksi demo dari Nelayan Matras yang lantang dan keras menolak beraktivitasnya KIP (Kapal Isap Produksi) di wilayah laut Pantai Matras Kabupaten Bangka Prov Kep Babel. Karena dianggap merusak biota laut dan merugikan Nelayan.Senin (4/11/19).
Hal tersebut membuat keprihatinan Direktur Executive LKPI (Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia) yang dikomandoi Dr.Ayub Faidiban SH.,MBA., yang juga dijuluki Panglima Laut, kehadirannya sering membantu menjembatani segala bentuk aspirasi masyarakat nelayan hingga ke tingkat pusat.
Kepada Awak media Posberitanasional.com Direktur Executive LKPI mengatakan, “kami sangat miris dan menyesali demo-demo yang terjadi di wilayah Propinsi Kep. Babel salah satunya demo penolakan aktivitas KIP di daerah Matras seharusnya tidak musti terjadi,”kata Ayub.
Lebih lanjut dikatakannya, Dengan adanya kejadian tersebut, ini menjadi Pembelajaran bagi semua instansi terkait, terutama Pihak PT Timah dan penegak Hukum yang ada di Babel.
“Suara Rakyat supaya didengar jangan terkesan mengadu domba antara pemerintah, pengusaha dengan pihak nelayan. Bangsa ini harus aman dan nyaman. Pemerintah harus pro kepada rakyat.” pesannya.
Berharap pemerintah tidak lagi menunda nunda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) segera disahkan agar menjadi payung Hukum untuk masyarakat yang berada di pesisir Babel.
Kita semua mengetahui bahwa kejadian yang dialami (Wakil Gubernur Babel.red) merupakan suatu pembelajaran, masyarakat saat ini tidak lagi diam ketika wilayahnya diusik dan hampir semua terjadi penolakan. Mulai dari Bangka Barat, Bangka Selatan terus ke Sungailiat sudah terjadi di Rebo, di Matras. Hal ini jangan sampai terjadi tindakan yang lebih anarkis,”sesalnya.
“Kepada semua pihak harus segera mengambil sikap dalam rangka menangani persoalan yang terjadi di Matras dengan arif, bijak. Kepada penegak hukum supaya melihat dan mendengar suara rakyat apabila mereka melaporkan jangan menunda-nunda segera turun dan datang ke lapangan jangan sampai sudah terjadi, baru pada muncul ke sana. Padahal ketika masyarakat melapor berarti itu sudah terjadi namun kurang ditanggapi secara baik,” pesannya.
Hal ini menjadi evaluasi bagi penegak hukum supaya ke depan bisa berbenah untuk melihat, mendengar dan membantu persoalan yang terjadi di masyarakat, jangan karena dia rakyat biasa hingga tidak dipedulikan. Harus ada keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dan harus ditempatkan jangan menjadi kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” Tegasnya.
Meminta kepada Gubernur, Bupati, Polisi, dan semua elemen Pemerintah mengevaluasi semuanya kalau perlu pihak PT.Timah dihadirkan untuk duduk satu meja bersama Rakyat akan tau kebenarannya.”Tutupnya.