Laporan Jurnalis Ibrahim
Posberitanasional.com, 20/7/2020, BANGKA – Panitia Konpensasi KIP terus menjadi polimik dan tuai protes keras dimasyarakat sungailiat khususnya buruh panggul yang berada 8 RT wilayah kelurahan sungailiat, protes keraspun dilakukan dengan mengelar aksi Demo beberapa waktu lalu atas kebijakan panitia kompensasi KIP yang dinilai sangat merugikan, hal tersebut disampaikan langsung Mastur Abdullah dan juga merupakan ketua RT 01 parit pekir didampingi H.Samsu selaku toko masyarakat setempat, kepada awak media posberitanasional.com, Sabtu 18/7/2020.
Foto : Surat Pernyataan Penolakan
Mastur abdullah mengatakan, kami ada 8 RT membawahi 250 tenaga buruh apa yang menjadi keluhan ini dah sepantasnya pihak PT Timah musti tau apa yang dialami para buruh, bukan hanya pemotongan berupa uang 1,5 Juta yang katanya dana kordinasi namun adalagi pemotongan Rp.200/kg, begitupula jumlah tonasenya juga dikurangi beratnya ini lah yang menjadi dasar kenapa kami terus melakukan protes terhadap panitia konpensasai KIP saat ini, dan kami menilai tidak adanya transparansi dana-dana yang mereka potong dari uang buruh ini jelas-jelas kami diperas tenaga dan keringat kami,” keluh dan kesal Mastur.
“Bayangkan saja berapa dana yang telah mereka potong selama panitia tersebut berjalan, kami menilai panitia konpensasi KIP telah berbuat semena mena membuat aturan sepihak tanpa ada persetujuan dari kami dan ini jelas sangat merugikan dan kamipun merasa dibohongi masa dana kordinasi termasuk bagian bersih-bersih sementara yang bersih-bersih usai kegiatan kami sendiri itu pun dananya sukarela,” Ungkap Mastur.
Lebih lanjut dikatakannya, sudah ada 8 RT menandatangani pernyataan tertulis untuk sementara menolak melakukan pendataan bagi masyarakat nelayan penerima konpensasi dibulan Agustus 2020, sebelum pihak panitia KIP mau transparan memberikan data masyarakat mana saja yang telah menerima dana konpensasi, hal tersebut kami pinta agar tidak terjadi pengelembungan data penerima dana konpensasi, itupun hingga kini tidak diberikan” Jelas Mastur.
“Apa yang dilakukan kepada kami para buruh panggul sudah sangat menyengsarakan, kami tegas minta agar panitia KIP segera dibekukan atau dibubarkan, bila tidak kami akan menarik semua dukungan terhadap PT Timah unit Laut.
Sebelumnya Alimudin selaku sekertaris Panitia konpensasi KIP saat dikonfirmasi melalui no ponselnya mengatakan, benar dana kordinasi sebesar 1,5jt itu ada, dana tersebut digunakan untuk petugas kebersihan yang membersihkan sampah yang berserakan saat usai pembongkaran, kemudian diberikan ke personil-pesonil anggota yang datang tidak usah kita sebut dari mana, mereka ikut mengawasi jadi tidak salah kalau kami beri sekedarnya seperti uang bensin, uang rokok, uang makan untuk nasi bungkus atau apalah karena bongkarnya lama dan mereka tidak minta dan murni untuk keamanan,” kata ALI
“kami juga butuh untuk beli sabun beli alat semprotan dananya dari 1,5 juta itulah itupun masih kurang,” imbuh Ali
Saat disinggung apakah dana koordinasi 1,5 juta sepenuhnya diperuntukkan untuk Anggota? tegas dijawabnya sama sekali bukan.
Kemudian ditanyakan kembali Apakah pemotongan 1,5jt diambil setiap kali bongkar?
Jawabnya tidak seterusnya namun
untuk bongkar lingkungan iya dan untuk bongkar panitia yang barangnya sedikit tidak ada pemotongan.
Ali mengakui dana 1,5 Juta bukan dana koordinasi itu salah nama dah terlanjur ditulis sebenarnya itu dana lain-lain,” kata Ali.