Laporan Pian
Pangkalpinang,Posbernas– Sejumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam dua tahun terakhir menjadi perhatian serius. Pasalnya, ratusan usulan tersebut belum sepenuhnya terealisasi oleh pemerintah daerah.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Senin (6/4/2026). Pertemuan tersebut bertujuan memastikan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang berasal dari hasil reses tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.
Didit menjelaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun telah dirangkum menjadi pokir dan pada prinsipnya akan diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Hasil reses itu dirumuskan menjadi pokok pikiran (Pokir), alhamdulilah Pemprov berkomitmen akan mengakomodir semua itu, total ada 600 pokir yang ajukan dari 45 anggota DPRD, namun semua itu akan dipilah-pilah sesuai skala prioritas,” ungkap Didit.
Ia menyebutkan, dari sekitar 600 usulan yang masuk, penentuan prioritas menjadi langkah penting menjelang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan pada 15 April 2026. Program yang disepakati ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
Beberapa usulan yang dinilai prioritas antara lain perbaikan fasilitas pendidikan seperti atap sekolah yang rusak, serta renovasi rumah ibadah lintas agama. Menurut Didit, langkah ini juga bertujuan agar tidak membebani anggaran dinas terkait.
“Contoh skala prioritas itu seperti reses saya perbaikan atap sekolah yang bocor, sehingga nanti tidak menganggu dana di Dinas Pendidikan lagi, termasuk rumah ibadah baik muslim dan non muslim supaya tidak lagi menggunakan dana Dinas Sosial,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran. DPRD pun berharap adanya dukungan tambahan dari pemerintah pusat, khususnya terkait pencairan sisa dana royalti.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi masyarakat dari reses itu, tapi semuanya memerlukan dana untuk pelaksanaannya, semoga saja nanti sisa dana royalti yang ada di pusat bisa segera dicairkan agar hal itu bisa terealisasi,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Babel, Fery Afriyanto, menyampaikan bahwa pembahasan bersama DPRD juga menitikberatkan pada optimalisasi APBD 2027. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Dari pembahasan itu juga bagaimana memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk pelaksanaannya nanti sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah disahkan,” tutupnya.
Ke depan, koordinasi lintas perangkat daerah akan diperkuat, termasuk melalui peran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), agar seluruh program yang dirancang selaras dengan arah pembangunan daerah.