‎Dana Reklamasi Eks PT Koba Tin Rp280 Miliar Jadi Sorotan, DPRD Babel Desak ESDM Perketat Pengawasan

Laporan Alpian

‎
‎PANGKALPINANG,POSBERNAS – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyoroti keberadaan dana reklamasi dan pascatambang eks PT Koba Tin yang diperkirakan telah mencapai lebih dari Rp280 miliar. Pemerintah Provinsi Babel, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diminta memastikan dana tersebut tetap aman dan tidak disalahgunakan.
‎
‎Ketua Komisi I DPRD Babel, Fahlevi, menegaskan bahwa pengawasan terhadap dana bernilai ratusan miliar rupiah tersebut harus diperkuat. Terlebih, muncul dugaan penyimpangan pengelolaan dana yang kini menjadi perhatian aparat penegak hukum.
‎
‎Persoalan ini disampaikan Fahlevi dalam rapat pembahasan anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Babel, Selasa (20/10/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, dana yang telah tersimpan sejak 2012 tersebut semula berjumlah 16,7 juta dolar AS. Setelah memperhitungkan akumulasi bunga perbankan, nilainya diperkirakan sudah melampaui Rp280 miliar.
‎
‎Dana tersebut memiliki peruntukan penting, mulai dari kewajiban reklamasi lahan bekas tambang seluas 1.500 hektare, program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), hingga perbaikan infrastruktur di kawasan bekas pertambangan.
‎
‎“Dana itu di dalamnya mencakup program reklamasi eks tambang PT Koba Tin seluas 1.500 hektare, program CSR, serta perbaikan infrastruktur bekas tambang,” kata Fahlevi seusai rapat.
‎
‎Fahlevi menyayangkan adanya dugaan penggelapan dana pascatambang yang disebut melibatkan oknum kurator yang ditunjuk pengadilan dan pihak perbankan. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi peringatan agar sisa dana yang masih tersedia benar-benar terlindungi.
‎
‎Ia tidak ingin dugaan penyimpangan yang terjadi justru berujung pada hilangnya kembali dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan daerah.
‎
‎“Kita minta dikawal, jangan sampai tersangka sudah ada, tapi sisa dana yang nilainya masih ratusan miliar itu hilang kembali. Dana itu tidak sedikit dan itu milik daerah, bukan milik pusat,” ujarnya.
‎
‎Karena itu, Fahlevi meminta Dinas ESDM Babel memberikan perhatian serius terhadap pengamanan dana tersebut. Tidak hanya melakukan pengawasan, instansi terkait juga diminta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada DPRD, termasuk mengenai status dana, mekanisme pencairan, serta langkah penyelamatan aset.
‎
‎Ia juga mendorong pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM agar pengelolaan dan penyelamatan dana berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎Menurut Fahlevi, persoalan ini memiliki cakupan lintas wilayah karena kawasan bekas tambang PT Koba Tin berada di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan koordinasi antarpemerintah daerah dengan dukungan pemerintah provinsi.
‎
‎“Karena wilayah eks tambang PT Koba Tin berada di dua daerah, yakni Bangka Tengah dan Bangka Selatan, maka ini menjadi tanggung jawab lintas kabupaten yang berada di bawah kewenangan provinsi. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja,” katanya.
‎
‎Lebih jauh, Fahlevi menilai keberadaan dana tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat sekitar kawasan bekas tambang. Selain untuk memulihkan kondisi lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan, pemanfaatannya juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi warga setempat.
‎
‎Melalui program reklamasi, masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam kegiatan pemulihan lahan, termasuk penanaman pohon. Sementara program CSR diharapkan mampu memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
‎
‎“Ada pekerja lokal yang bisa dilibatkan dalam program penanaman pohon reklamasi, dan ada masyarakat maupun pelaku UMKM yang ekonominya sedang sulit bisa terbantu melalui dana CSR tersebut. Itu harapan kita bersama,” tuturnya.
‎
‎DPRD Babel berharap pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan dana reklamasi dan pascatambang eks PT Koba Tin berlarut-larut. Dengan nilai yang mencapai ratusan miliar rupiah, transparansi, pengawasan, dan kepastian pengelolaan menjadi hal penting agar dana tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukan serta memberikan manfaat bagi pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
‎