Laporan Jurnalis : Asirun
Malut: Halmahera Barat – Anggaran pengamanan untuk Pemilahan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, resmi ditetapkan sebesar Rp. 4 miliar.
Penetapan anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp. 4 miliar itu, dituangkan dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani oleh Kapolres AKBP. Aditya Laksimada, SIk, bersama Bupati Halbar Danny Missy, di ruang rapat Bupati, Jumat (17/1).
Kapolres bersama Bupati Halbar
Kapolres AKBP. Aditya Laksimada, SIk ketika diwawancarai usai penandatanganan NPHD menyampaikan, usulan kebutuhan pengamanan yang diusulkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar sebesar Rp. 6,7 miliar, namun yang diakomodir hanya Rp. 4 miliar.
Itupun sudah ada komunikasi bersama Bupati, bahwa ada penambahan anggaran penagamanan di APBD-Perubahan.
“Usulan yang kita sampaikan itu sudah sesuai kebutuhan, namun realisasinya Rp. 4 miliar, makanya pak Bupati menyampaikan akan ada penambahan anggaran di APBD perubahan,”ungkapnya.
Orang nomor satu di Polres Halbar itu mengaku, anggaran yang telah ditetapkan itu, nantinya dilakukan rasionalisasi kegiatan pengamanan, sehingga ada kegiatan yang sifatnya tidak urgen, maka dilepas, sehingga kegiatan yang sifatnya skala prioritas yang nanti dilakukan pengamanan.
“Jadi sistem pengamanan yang nantinya kita lakukan itu bersifat skala prioritas, sehingga kegiatan yang bersifat tidak urgen dilepas. Olehnya itu, kegiatan dilakukan sesuai kemampuan anggaran, karena pak bupati juga sudah menyampaikan akan ada penambahan anggaran di APBD perubahan,”katanya.
Sementara Bupati Danny Missy berharap, anggaran pengamanan yang telah dituangkan dalam NPHD dapat dimaksimalkan untuk proses pengamanan Pilkada.
“Jika ada kekurangan, nanti dibicarakan lebih lanjut,”katanya.