Laporan Alpian,Bm
PANGKALPINANG,POSBERNAS – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima aspirasi para sopir truk tronton dan trailer dalam sebuah audiensi yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Senin (27/4/2026). Pertemuan ini menyoroti persoalan distribusi BBM subsidi jenis Bio Solar yang menjadi kebutuhan utama kendaraan pengangkut logistik dan bahan pokok.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dan turut dihadiri perwakilan dari Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, pihak Pertamina, serta masyarakat pengguna BBM subsidi.
Dalam pertemuan itu, para sopir mengeluhkan kendala utama berupa barcode subsidi yang tidak aktif, sehingga mereka tidak dapat mengakses BBM bersubsidi dan terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Didit Srigusjaya menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi berdampak langsung terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Kendala utamanya adalah barcode mereka mati, sehingga secara aturan tidak berhak mendapatkan BBM subsidi. Padahal, yang mereka angkut adalah logistik sembako. Jika menggunakan BBM non-subsidi, otomatis biaya operasional naik dan berdampak pada harga di masyarakat,” ujar Didit.
Ia juga mengapresiasi sikap kooperatif dari pihak Pertamina dalam mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Hasil audiensi menyepakati bahwa barcode kendaraan pengangkut sembako dan pupuk dapat diaktifkan kembali, dengan syarat seluruh administrasi seperti pajak kendaraan telah dipenuhi.
“Alhamdulillah, pihak Pertamina, dalam hal ini Pak JM dan Pak Sanyo, berkomitmen jika semua persyaratan seperti pajak sudah lunas, maka aktivasi barcode selesai dalam waktu 1 × 24 jam,” jelasnya.
Selain itu, persoalan keterbatasan kuota harian BBM juga menjadi perhatian. Para sopir mengaku kuota yang ada tidak mencukupi untuk perjalanan jarak jauh seperti ke Bangka Selatan maupun Belinyu.
Menanggapi hal tersebut, Didit menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta adanya kebijakan toleransi penambahan kuota BBM bagi armada logistik, yang akhirnya disetujui oleh pihak terkait.
“Saya meminta kepada pihak ESDM agar ada toleransi penambahan liter bagi mereka.
Alhamdulillah hal tersebut disetujui. Ini semua sudah clear, khusus bagi mobil pengangkut sembako,” tambah Didit.
Didit menegaskan bahwa DPRD telah menjalankan fungsinya dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan ini. Selanjutnya, pengawasan teknis terkait distribusi dan volume BBM diserahkan kepada pihak Pertamina.
Ia juga mengimbau para sopir untuk segera melengkapi persyaratan administrasi agar proses aktivasi barcode dapat segera dilakukan.
Untuk memastikan kesepakatan berjalan optimal, Didit membuka ruang komunikasi langsung dengan para sopir jika di lapangan masih ditemukan kendala.
”Tolong simpan nomor HP saya. Jika kesepakatan ini tidak berjalan di lapangan, segera hubungi saya. Tugas DPRD sudah selesai dalam memfasilitasi, selanjutnya pengawasan volume kita serahkan kepada Pertamina,” pungkasnya.